AKIBAT HUKUM COMANDITTER VENNOOTSCHAP (CV) YANG TELAH BERDIRI SETELAH PEMBERLAKUAN PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018

Abstract

Pendaftaran persekutuan Perdata biasanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat, namun mulai 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018 CV harus didaftrakan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah akibat hukum terhadap CV yang telah berdiri setelah pemberlakuan Permenkumham nomor 17 tahun 2018 dan Bagaimanakah prosedur Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada CV yang telah berdiri setelah Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Metode dalam penelitan yang digunakan dalam Skripsi ini adalah dengan cara penelitian empiris dengan melakukan Study Kasus melalui pengamatan, wawancara di Kantor Notaris Gizka Defli Flamico, SH, M.Kn, Notaris di Kota Palembang dan study kepustakaan atau dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelasakan bahwa bagi pelaku usaha yang telah mendirikan perusahaan CV sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tetap harus mendaftarkan perusahaanya pada SABU guna menjamin keabsahan perusahaan tersebut, dan apabila lewat dari jangka waktu 1 (satu) tahun perusahaan tidak mendaftarkan perusahaannya pada peraturan terbaru maka nama perusahaan tidak dapat digunakan lagi. Saran penulis dalam penelitian ini ialah, harus ada sosialisasi lebih dari pemerintah kepada pelaku usaha yang memiliki badan usaha berbentuk CV dan lebih dibenahinya lagi SABU yang masih sering error.